Kunjungan Kerja dari DPPKAD Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, ternyata telah mencuri perhatian dari Pemerintah Kabupaten lain se Indonesia untuk menengok Banjarnegara.

Perolehan opini WTP memang bukan hal yang mudah karena tidak semua kabupaten bisa memperoleh opini sehingga banyak Kabupaten yang tertarik untuk menimba pengalaman dari Banjarnegara dalam pelaksanaan APBD sehingga memperoleh opini tersebut.

Salah satu kendala umum dalam peroleh opini WTP adalah dalam bidang pengelolaan aset, seperti yang ingin dipelajari oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang pada hari Jum’at 05 Desember 2014 telah melaksanakan kunjungan kerja ke DPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi, Kasda dan Penyertaan Modal DPPKAD Kab. Nunukan Bapak Enos Ramba, SE,Ak bertukar informasi mengenai pengelolaan aset dan pengalaman Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

Pada kesempatan sebelumnya, tanggal 4 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dareh Istimewa Yogyakarta juga telah melakukan kunjungan kerja ke DPPKAD Kabupaten Banjarnegara, yang komando oleh Sekretaris DPPKAD Kab. Gunungkidul Edy Basuni, S.IP, M.Si. Beberapa Kabupaten yang melakukan studi banding ke Banjarnegara antara lain Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kunjungan dari luar daerah tersebut tentunya membawa konsekuensi bagi DPPKAD Kab. Banjarnegara untuk lebih giat lagi dalam mempertahankan opini WTP atas pelaksaan APBD Tahun 2014 yang sedang berjalan.(*akhiri)

Posted in: seputar DPPKAD