09.38
Bertempat di Aula BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah, pada tanggal 27 Mei 2016 Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, SH,M.Hum dan Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara H. Saeful Muzad menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 yang diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam sambutannya, Hery Subowo mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset/keuangan daerah, para Bupati/Walikota beserta jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan. Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2015, persentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dari enam kabupaten/kota tersebut antara 76,07% sampai 97,18%.
Perolehan opini WTP bagi Kabupaten Banjarnegara ini merupakan kali ketiga setelah pada tahun 2013 dan 2014.Terkait dengan hal tersebut, Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara dalam pengarahan Apel Pagi di DPPKAD Banjarnegara mengharapkan agar opini tertinggi dalam LHP oleh BPK-RI yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar disyukuri dan menjadi pelecut semangat agar berkerja lebih baik lagi dan dapat mempertahankan opini tersebut untuk tahun-tahun mendatang.
*(akhiri)
Dalam sambutannya, Hery Subowo mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset/keuangan daerah, para Bupati/Walikota beserta jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan. Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2015, persentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dari enam kabupaten/kota tersebut antara 76,07% sampai 97,18%.
Perolehan opini WTP bagi Kabupaten Banjarnegara ini merupakan kali ketiga setelah pada tahun 2013 dan 2014.Terkait dengan hal tersebut, Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara dalam pengarahan Apel Pagi di DPPKAD Banjarnegara mengharapkan agar opini tertinggi dalam LHP oleh BPK-RI yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar disyukuri dan menjadi pelecut semangat agar berkerja lebih baik lagi dan dapat mempertahankan opini tersebut untuk tahun-tahun mendatang.
*(akhiri)
