PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: 02 / AS.PSR/2011

Pokja XI ULP DPPKAD Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan  pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1.  Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan            : Asuransi Pasar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Lingkup pekerjaan                  : Asuransi Pasar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Nilai total HPS                         : Rp 347.860.000,- ( tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan

                                                 ratus enam puluh ribu rupiah)  

Sumber pendanaan                : APBD Kab.Banjarnegara Tahun Anggaran 2011

2.    Persyaratan Peserta

Memiliki  ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi Bidang Usaha Jasa Asuransi Umum

3.    Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat      : Unit Layanan Pengadaan DPPKAD Kabupaten Banjarnegara          

                                      Jl. A. Yani No. 03 Banjarnegara

Website                       : www.dppkad-banjarnegara.tk

4.     Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:

No	Kegiatan	Hari	Tanggal	Ket
1	Pengumuman	Sabtu - Rabu	18 – 25 Juni 2011
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Sabtu - Sabtu	18 – 25 Juni 2011	Jam.08.00 – 11.00 WIB
3	Pemberian Penjelasan	Rabu	22  Juni 2011	Jam.10.00 WIB
4	Pemasukan Dokumen Penawaran	Kamis - Senin	23 - 27 Juni 2011	Hari Terahir s/d Jam.10.00 WIB
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin	27 Juni 2011	Jam.10.00 WIB. Jam. Dinding ULP
6	Evaluasi Penawaran dan Evaluasi kualifikasi	Selasa - Sabtu	28 Juni – 2 Juli 2011
7	Pembuktian kualifikasi	Senin	4 Juli 2011
8	Pembuatan BAHP	Selasa	5 Juli 2011
9	Penetapan Pemenang	Rabu	6 Juli 2011
11	Pengumuman pemenang	Kamis	7 Juli 2011
12	Masa Sanggah	Jumat - Rabu	8 - 13 Juli 2011
13	Sanggahan Banding	Kamis - Selasa	14 - 19 Juni 2011
14	Penerbitan SPPBJ	Rabu	20 Juli 2011
15	Penandatanganan kontrak	Kamis	21 Juli 2011

 

5.    Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

6.  Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

7.      Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Banjarnegara, 18 Juni 2011

Pokja XI ULP Kabupaten Banjarnegara

Ketua

ttd

ACHMAD RIYANTO, SE

                                                                                                    NIP. 19631116 199303 1 009

Selengkapnya »

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: 02 / AS.KEND/2011

Pokja XI ULP Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan  pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1.   Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan         : Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Lingkup pekerjaan               : Asuransi Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Nilai total HPS                       : Rp 148.925.000,- ( seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)  

Sumber pendanaan              : APBD Kab.Banjarnegara Tahun Anggaran 2011

2.   Persyaratan Peserta

Memiliki  ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi Bidang Usaha Jasa Asuransi Umum

3.   Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat   : Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banjarnegara Jl. A. Yani     No. 16 Komplek Setda Kab.Banjarnegara Lantai 2

Website                      : banjarnegarakab.go.id

4.   Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:

No	Kegiatan	Hari	Tanggal	Ket
a.	Pengumuman	Sabtu - Rabu	21 - 25  Mei 2011
b.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Sabtu - Sabtu	21 - 28 Mei 2011	Jam.08.00 – 11.00 WIB
c.	Pemberian Penjelasan	Rabu	25  Mei 2011	Jam.10.00 WIB
d.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Kamis - Senin	26 - 30 Mei 2011	Hari Terahir s/d Jam.10.00 WIB
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin	30 Mei 2011	Jam.10.00 WIB. Jam. Dinding ULP
f.	Evaluasi Penawaran dan Evaluasi kualifikasi	Selasa - Sabtu	31 Mei – 4 Juni 2011
g.	Pembuktian kualifikasi	Senin	6 Juni 2011
h.	Pembuatan BAHP	Selasa	7 Juni 2011
i.	Penetapan Pemenang	Rabu	8 Juni 2011
j.	Pengumuman pemenang	Kamis	9 Juni 2011
k.	Masa Sanggah	Jumat - Rabu	10 - 15 Juni 2011
l.	Sanggahan Banding	Kamis - Selasa	16 - 21 Juni 2011
m.	Penerbitan SPPBJ	Rabu	22 Juni 2011
n.	Penandatanganan kontrak	Kamis	23 Juni 2011

5.   Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

6.   Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

7.   Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Banjarnegara, 21 Mei 2011

Pokja XI ULP Kabupaten Banjarnegara

Ketua

ttd

ACHMAD RIYANTO, SE

NIP. 19631116 199303 1 009

Selengkapnya »

OPINI WTP, WDP, Disclaimer dan Adverse Opinion

Dalam terminologi akuntansi dan pengauditan, terdapat empat macam opini yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan manajemen, yang meliputi opini wajar tanpa pengecualian (WTP = unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (WDP = qualified opinion), menolak memberikan opini (disclaimer opinion), dan tidak wajar (adverse opnion).

Opini akuntan tersebut diberikan kepada laporan keuangan secara utuh yang terdiri atas neraca, laporan rugi/laba (laporan realisasi anggaran), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar, sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP berarti bahwa laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, sesuai dengan standar, namun terdapat catatan yang perlu diperhatikan.

Opini disclaimer berarti bahwa terdapat suatu nilai yang secara material (signifikan) tidak dapat diyakini auditor. Kondisi itu dipicu adanya suatu pembatasan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan manajemen serta sistem pengendalian inter sedemikian lemahnya, sehingga auditor tidak mendapatkan keyakinan mengenai substansi laporan keuangan tersebut.

Sedangkan adverse opinion menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat buruk dan secara material benar-benar tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Implikasi opini akuntan

Laporan keuangan diperlukan untuk menciptakan kredibilitas manajemen di mata stakeholders-nya. Mengingat hanya manajemen yang memiliki informasi yang berkaitan dengan substansi laporan keuangan tersebut, pihak yang independen diperlukan untuk memberikan pendapatnya dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Untuk organisasi komersial, opini akuntan akan memengaruhi para investor, calon investor, dan kreditur dalam proses penetapan investasi dan pemberian kredit yang akan mereka lakukan kepada organisasi. Opini akuntan juga akan berdampak pada harga saham organisasi. Opini yang disclaimer bagi organisasi komersial tentunya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup organisasi (perusahaan) tersebut.

Bagi organisasi publik, seperti pemerintah, laporan keuangan diperlukan sebagai sarana untuk akuntabilitas di samping bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan oleh penggunanya. Akuntabilitas berarti pemerintah mampu menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan amanah yang diembannya.

Dalam kaitan dengan opini disclaimer yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus disikapi secara objektif sebagai suatu bagian dari pelaksanaan manajemen publik. Kalau kita lihat perjalanan sejarah bangsa kita, kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah secara eksplisit baru dinyatakan dalam undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU itu merupakan upaya besar dari Departemen Keuangan untuk mereformasi bidang keuangan negara, mengingat sebelum itu, pemerintah masih mengelola keuangan negara dengan berdasarkan pada peraturan zaman Belanda, yakni ICW tahun 1925. Dengan demikian, berarti proses menuju tertib pengelolaan keuangan negara yang benar masih dalam tahap pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, opini disclaimer atas LKPP tidak berarti bahwa kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah menjadi buruk. Sebagai suatu organisasi publik, kinerja pemerintah tidak hanya tersajikan dalam laporan keuangan. Kinerja pemerintah sebagai penyedia pelayan publik terlalu besar dan sangat majemuk untuk ditampilkan dalam LKPP. Dengan demikian, opini disclaimer terhadap LKPP tidak dapat diartikan bahwa pemerintah sudah tidak kredibel dan tidak akuntabel. Luasnya target-target pembangunan nasional yang wajib dicapai pemerintah, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan lapangan pekerjaan harus dilihat sebagai keberhasilan yang patut untuk dihargai.

Namun demikian, pemerintah tetap harus melakukan berbagai perbaikan yang signifikan agar LKPP mendapatkan opini yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Apabila kondisi disclaimer terus terjadi tentunya akan berdampak negatif terhadap kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah secara nasional maupun internasional.

Berbagai kondisi yang memicu terbitnya opini disclaimer LKPP perlu segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut meliputi antara lain, belum adanya neraca awal pemerintah, lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah serta berbagai kondisi yang belum mencerminkan pengelolaan keuangan secara kredibel perlu segera dibenahi.

by : zies

Selengkapnya »